BAB 1

KOMUNITAS DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI

Komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai territorial. Kriteria utama adanya suatu komunitas adalah terdapat hubungan sosial antara anggota anggota suatu kelompok. Komunitas menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal disuatu wilayah  (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu dan faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar diantara para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya (Soekanto, 1990).

Unsur – unsur perasaan komunitas ialah seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan. Untuk keperluan analisis komunitas, 5 konsep dasar yaitu struktur sosial, tindakan sosial, integrasi fungsional, kekuasaan, dan kebudayaan. Dalam mengkategorikan komunitas ada 4 kriteria yang saling berkaitan yaitu jumlah penduduk, luas, kekayaan, dan kepadatan penduduk (Davis, 1960).

Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara komunitas pedesaan dan komunitas perkotaan. Perbedaan antara dua komunitas ini pada hakekatnya bersifat gradual. Tipologi komunitas agaris  yang secara garis besar dibedakan atas komunitas nelayan, komunitas petani sawah , dan komunitas petani peladang atau lahan kering.

Menurut Toeller (1978) ada 6 pendekatan pembangunan yaitu pendekatan pertumbuhan, pertumbuhan dan pemetaan, ketergantungan, tata ekonomi baru, kebutuhan pokok, dan pendekatan kemandirian. Dari 6 pendekatan ini dapat dikategorikan menjadi 3 tipe pendekatan. Tipe pertama adalah ideal-tipikal karena menetapkan apa yang dianggap ciri-ciri pembangunan yang tipikal. Tipe kedua mempersoalkan bagaimana ciri-ciri tipikal dari tipe yang pertama itu didifusikan dari Negara-negara maju (utara) ke negara-negara terkebelakang (selatan). Ketiga menjelaskan bahwa bagaimana ciri-ciri tipikal yang telah diidentifikasi di dalam tipe pertama dan didifusikan menurut tipe yang kedua. Untuk mencapai suatu pembangunan yang berpusat pada dan sesuai dengan realitas-realitas teknik, sosial, lingkungan, dan politik yang ada diperlukan suatu perubahan stuktural. Perubahan itu yaitu perubahan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada keadaan masyarakat, perubahan dan pengembangan struktur dan proses organisasi masyarakat, dan perubahan dan pengambangan sistem produksi – konsumsi.

 

BAB 2

SEJARAH PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

  1. Pengembangan Masyarakat dalam Konteks Historis

Secara konteks historis ada 2 prakarsa proses pengembangan masyarakat. Dua negara yang menjadi peloppor itu adalah Amerika dan Inggris.

  1. Amerika, pengembangan masyarakat bersumber dari disiplin pendidikan terutama perluasan pendidikan di tingkat pedesan. Pengembangan masyarakat di Amerika Serikat muncul erat kaitannya dengan perang dunia. Pada saat itu masayarakat dilibatkan untuk keperluan-keperluan perang.
  2. Inggris, lebih terikat pada kehidupan komunitas di koloninya. Istilah pengembangan masyarkat dikenal pada saat menghadapi masalah yang terkait dengan tatanan hukum mereka. Fokus dari pengembangan masyarkat yang ada di Inggris adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarkat setempat (komunitas).
  3. Pengertian Pengembangan Masyarakat
  • Blackburn, 1989, ada dua konsep dalam pengembangan masyarakat (Community Development). Development berarti perubahan ke arah kemajuan yang terencana l ?dan bersifat gradual dan community berarti kualitas hubungan sosial.
  • Dalam beberapa kasus pengembangan masyarakat dapat digunakan dalam memperbaiki pelayanan fasilitas publik, menciptakan tanggung jawab pemerintah lokal, meningkatkan partisipaasi masyarakat, memperbaiki kepemimpinan, melaksanakan pembangunan, dan mengembangkan perencanaan fisik.
  • Menurut para pakar pengembngan masyarkat dapat menanggulangi masalah dan isu-isu penting untuk kesejahteraan komunitas secarakonvensional oleh pemerintah dan pihak lainnya secara efektif.
  • Menurut PBB pengembngan masyarakat merupakan gerakan sosial dengan perhatian utama adalah desa-desa di negara dunia ketiga dan berkembang.
  • Menurut Poston, pengembangan masyarakat adalah sebuah proses membangun relasi atau hubungan sosial baik secara horizontal (dalam satu komunitas) ataupun secara vertikel (antar komunitas).
  • Tedapat 4 cara pandangan terhadap pengambangan masyarakat:
  1. Sebagai suatu proses, merupakan suatu perubahan yang terus terjadi menuju kepada yang labih baik.
  2. Sebagai suatu metode, pengembanan masayarakat merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan bersama dalam komunitas.
  3. Sebagai suatu program, pengembangan masayarakt dapat dikatakan sebagai sebuah prosedur dan isinya merupakan sebuah program.
  4. Sebagai sebuah gerakan.
  • Menurut Mukerji, tujuan dari pengembangan masyarakat adalah untuk membangun kehidupan manusia sebagai individu

 

BAB 3

ASAS-ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pengembangan masyarakat (community development) sebagai sebuah perencaan sosial perlu berlandaskan pada asas-asas. Asas-asas yang digunakan dalam pengembangan masyarakat menurut teori Ife (1995), yaitu (1) komunitas dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan; (2) mensinergikan strategi komperhensif pemerintah, pihak-pihak terkait (related parties) dan partisipasi warga; (3) membuka akses warga atas bantuan profesional, teknis, fasilitas, serta insentif lainnya agar meningkatkan partisipasi warga; (4) dan mengubah perilaku profesional agar lebih peka pada kebutuhan, perhatian, dan gagasan warga komunitas.

Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat berdasarkan PBB (1975):

  1. Kegiatan yang dilaksanakan harus berhubungan dengan kebutuhan dasar dari masyarakat.
  2. Kemajuan lokal dapat dicapai melalui upaya-upaya program multi tujuan.
  3. Perubahan sikap orang-orang sama pentingnya dengan kemajuan material dari program masyarakat.
  4. Pengembangan masyarakat mengarah pada partisipasi orang-orang yang meningkat dan lebih baik dalam masalah-masalah masyarakat, revitalisasi bentuk yang ada dari pemerintah lokal yang efektif apabila hal tersebut belum berfungsi.
  5. Identifikasi, dorongan semangat, dan pelatihan pemimpin lokal harus menjadi tujuan dasar setiap program.
  6. Kepercayaan terhadap wanita dan kaum muda akan memperkuat program pembangunan.
  7. Proyek swadaya masyarakat memerlukan dukungan intensif dan ekstensif dari pemerintah.
  8. Penerapan program dalam skala nasional membutuhkan pengadopsian kebijakan yang konsisten.
  9. Sumberdaya dalam bentuk organisasi non-pemerintah harus dimanfaatkan penuh dalam program-program pengembangan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
  10. Kemajuan ekonomi dan sosial pada tingkat lokal mensyaratkan pembangunan yang paralel di tingkat nasional.

pengembangan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat melalui keterlibatan warga masyarakat dan didasarkan kepada kekuatan yang dimiliki warga masyarakat. Oleh karena itu, menurut Ife (1995) ada 22 (dua puluh dua) prinsip dalam pengembangan masyarakat, beberapa prinsip yang mendasar  yaitu:

1. Integrated Development

Kegiatan pengembangan masyarakat harus merupakan sebuah pembangunan yang terintegrasi, yang dapat mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan spiritual. Dengan kata lain, ketika kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada satu aspek, maka kegiatan tersebut harus memperhatikan dan memperhitungkan keterkaitan dengan aspek lainnya.

2. Human Right

Kegiatan pengembangan harus dapat menjamin adanya pemenuhan hak bagi setiap manusia untuk hidup secara layak dan baik.

3. Sustainability

Kegiatan pengembangan masyarakat harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan, sehingga penggunaan bahan-bahan yang non-renewable harus diminimalisir. Hasil kegiatan pengembangan masyarakat pun tidak menimbulakn dampak buruk bagi lingkungan hidup manusia.

Sustainability ini mengandung pengertian pula bahwa kegiatan pengembangan tidak hanya untuk kepentingan sesaat, namun harus memperhatikan sifat keberlanjutan dari kegiatan yang direncanakan.

4. Empowerment

Pemberdayaan merupakan tujuan dari pengembangan masyarakat. Pemberdayaan mengandung arti menyediakan sumber-sumber, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan masa depannya, dan dapat berpartisipasi dalam kehidpan masyarakat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya menghilangkan berbagai hambatan yang akan menghalangi perkembangan masyarakat. Hal ini juga berarti bahwa pengembangan masyarakat menjadi proses belajar bagi masyarakat untuk meningkatkan dirinya, sehingga keghiatan pengembangan masyaakat dapat berkelanjutan.

5. Self-reliance

Kegiatan pengembangan masyarakat sedapat mungkin memanfaatkan berbagai sumber yang dimiliki oleh masyarakat daripada menggantungkan kepada dukungan dari luar. Adapun sumber yang berasal dari luar haruslah hanya sebagai pendukung saja.

6. Organic Development

Kegiatan pengembangan merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Selain itu, masyarakat sendiri mempunyai sifat organis. Oleh karena itu, untuk bisa berkembang membutuhkan lingkungan dan kondisi yang sesuai dengan keadaan masyarakat yang unik. Untuk itu percapatan perkembangan masyarakat hanya bisa ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, dalam pengertian ditentukan oleh kondisi dan situasi pada masyarakat.

7. The Integrity of Process

Pengembangan masyarakat tidak hanya mementingkan hasil, namun juga prosesnya itu sendiri. Proses di dalam pengembangan masyarakat akan melibatkan berbagai pihak, berbagai teknik, berbagai strategi, yang kesemuanya harus terintegrasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar.

8. Co-operation

Pengembangan masyarakat lebih membutuhkan struktur yang kooperatif, mengingat proses pengembangan masyarakat dilakukan untuk dalam kondisi yang harmonis dan tanpa kekerasan. Kerjasama akan dapat lebih menguntungkan, karena dalam prosesnya terjadi saling melengkapi dan saling belajar.

9. Participation

Pengembangan masyarakat sedapat mungkin memaksimalkan partisipasi masyarakat, dengan tujuan agar setiap orang dapat terlibat secara aktif dalam aktivitas dan proses masyarakat. Partisipasi ini juga harus didasarkan kepada kesanggupan masing-masing. Artinya bahwa setiap orang akan berpartisipasi dengan cara yang berbeda-beda. Dengan demikian perlu diperhatikan adanya upaya-upaya yang dapat menjamin partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat.

Prinsip pemberdayaan agar proses pengembangan masyarakat lebih efektif,  langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1)   Mengindentifikasi, menamai masalah dan isu-isu.

2)   Menganalisis masalah dan mengidentifikasi pelaku (analisis masalah)

3)   Mengidentifikasi tujuan umum dan khusus.

4)  Menyiapkan rencana tindakan yang secara rinci berisi taktik, program, tugas dan proses mencapai tindakan.

5)   Melaksanakan rencana tindakan.

6)   Mengevaluasi seluruh proses dan rencana tindakan dalam rangka membandingkan hasil yang ditetapkan dan hasil yang nyata.

7)   Melaksanakan evaluasi dan pengendalian (Kenny, 1994 : 13-115).

 

BAB 4

STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Strategi dan Pendekatan Pengembangan Masyarakat merujuk kepada “pergeseran  paradigma”  (“Production  centered development”  menuju “People centered development”) . Pengembangan  masyarakat sebagai “pembangunan alternatif” berlandaskan  kepada :

  1. Pembangunan berbasis  komunitas (Community   based development)
  2. Dimensi berkelanjutan  (Sustainability)
  3. Partisipatoris  (Participatory)
  4. Pengembangan kapital sosial (Social capital)
  5. Menghapus  ketimpangan  gender

Menurut Chin dan Benne mengemukakan 3 jenis strategi:

1.   Rasional-empiris

Strategi ini berasumsi bahwa manusia adalah rasional dan mereka akan menuruti keputusan mereka sendiri bila keputusan itu ditunjukan kepada mereka.

2.      Normatif-edukatif

Strategi ini berasumsi bahwa manusia adalah rasional tetapi mengakui manusia bertindak berdasarkan norma-norma sosial, pengetahuan, kepentingan sendiri.

3.      Paksaan-kekuasaan

Strategi ini berasumsi bahwa manusia bertindak berdasarkan hubungan kekuasaan sah atau paksaan.

Menurut Rothman, klasifikasi utama dalam pengembangan masyarakat adalah pembangunan lokalitas, perencanaan sosial, dan aksi sosial.

  1. Pola pengembangan lokalitas memberikan penekanan pada proses, dimana masyarakat berusaha untuk diintegrasikan dan dikembangkan kapasitasnya. Masyarakat dibuat sadar berdasarkan kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (self-help). Pendekatan ini sebagai upaya untuk mengembangkan keterlibatan warga komunitas sebanyak komunitas dalam upaya menentukan kebutuhan yang mereka rasakan dan memecahkan masalah mereka.
  2. Pola perencanaan sosial lebih menekankan pada tugas (task goal). Seorang perencana biasanya berusaha untuk mengumpulkan fakta-fakta mengenai masalah yang dihadapi sebelum warga komunitas memilih tindakan yang rasioanl dan tepat dilakukan. Fungsi pembuatan kebijakan dibuat oleh perencana sementara masyarakat sebagai konsumen yang menerima dan memanfaatkan program dan pelayanan sebagai hasil dari proses perencanaan.

 

  1. Pola Aksi Sosial menakankan pada proses dan tugas. Masyarakat dilihat sebagai hirarki dari provillage kekuasaan. Para praktisi sosial menekankan pada taktik konflik sesuai dengan peran mereka sebagai aktivis. Pada pendekatan ini, terkadang cara-cara koersif harus dilaksanakan seperti melakukan pemboikotan.

Enam Pendekatan Untuk Pengembangan Masyarakat menurut Long et al., 1973:

1. The Community Approach

2. The Information Self-Help Approach

3. The Special-Purpose, Problem-Solving  Approach

4. The Demonstration Approach

5. The Experimental Approach

6. The Power-Conflict Approach

 

Contoh-Contoh Implementasi  Pengembangan Masyarakat

1. Pengembangan Masyarakat Berbasis Gerakan Keagamaan

2. Pengembangan Masyarakat Berbasis Gerakan Perempuan

3. Pengembangan Masyarakat Berbasis Penerapan Teknologi Tepat Guna

 

 

BAB 5

PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI WARGA KOMUNITAS

Pemberdayaan komunitas adalah menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri. Pemberdayaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan atau menyuarakan pendapatnya. Pemberdayaan menurut Jim Lfe adalah memberikan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan (distribition of resources) kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan memenuhi kebutuhan komunitasnya. Terdapat 5 karakteristik pengembangan masyarakat yaitu : berbasis lokal, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, berbasis kemitraan, bersifat holistik dan berkelanjutan.

Partisipasi adalah tindakan korektif yang disejajarkan dengan upaya mencari definisi masyarakat yang lebih genuine, aktif dan krits sehingga dapat menumbuhkan daya kreatif dalam diri seseorang. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan dua konsep yang berkaitan erat, hal ini sesuai dengat pernyataan Craig dan Mayo (1995) bahwa “Empowerment is road to participation”.

Pemberdayaan masyarakat pada warga komunitas berkaitan dengan hakikat dari power serta hubungan antar individu atau lapisan sosial. Pada akhirnya akan tebentuk suatu dikotomi “subyek” (penguasa) dan “obyek” (yang dikuasai). Artinya proses ini menunjukkan adanya aliran kekuasaan dari seseorang yang memiliki kekuasaan (power full) ke orang yang tidak memiliki kekuasaan (power less). Pada dasarnya, dalam upaya pengembangan masyarakat merupakan suatu cara untuk memberdayakan warga dalam komunitas. Tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sebagai contoh yaitu adanya program pembangun yang melibatkan warga komunitas dalam hal pengambilan keputusan. Warga komunitas boleh berpartisipasi dengan menyampaikan ide atau keinginannya. Namun, dalam hal pengambilan keputusan tetap saja bergantung pada pemimpinnya atau rang yang memiliki kekuasaan.

Pemberdayaan warga komunitas merupakan tahap awal untuk menuju kepada partisipasi warga komunitas, khususnya dalam proses pengambilan keputusan untuk menumbuhkan kemandirian komunitas. Dengan adanya pemberdayaan diharapakan warga komunitas mampu berpartisipasi dalam mencapai kemandirian. Sebagai warga komunitas, partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab seluruh warga. Tanggung jawab ini bertujuan untuk mengimbangi hak-hak sebagai warga komunitas seperti hak pelayanan, dukungan dan kehidupan sosial dari komunitasnya.

Faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan dan partisipasi dalam warga komunitas sangat perlu diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari kendala upaya pemberdayaan yaitu dimensi struktural dan dimensi kultural. Dimensi struktural yang bersumber pada struktur sosial yang berlaku dalm suatu komunitas contohnya : tokoh yang ada dalam suatu komunitas yang memiliki pengaruh atau kekuasaan. Sedangkan dimensi kultural adalah sikap pasrah dari anggota komunitas karena terjerat dalam berbagai kecurangan sehingga warga komunitas terlihat tidak memiliki inisiatif, gairah, dan tidak dinamis untuk mengubah nasib mereka. Budaya ini tentu saja perlu diubah, yang tadinya pesimis harus menjadi bersemangat yang penting ada kemauan dan kemampuan. Sehingga tujuan dari warga komunitas dapat tercapai.